Struktur organisasi Bank

oleh Vemberiska Akbar (35 SIB)

struktur organisasi bank yang akan saya sampaikan adalah dari bank BPDKalsel.

Profile

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan adalah Bank milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama-sama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten Se-Kalimantan Selatan dan didirikan pada tanggal 25 Maret 1964 atas dasar Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 4 tahun 1964, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah dengan modal dasar sebesar Rp100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah) serta memperoleh ijin usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 26/UBS/65 tanggal  31 Maret 1965.

Seiring perjalanan waktu, guna penyesuaian terhadap berbagai perubahan yang terjadi, telah dilakukan beberapa kali pergantian Peraturan Daerah. Saat ini landasan hukum yang mengatur pendirian Bank BPD Kalsel adalah Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2008, dimana modal dasar Bank ditetapkan sebesar Rp500.000.000.000,- (Lima Ratus Miliar Rupiah).

Tujuan pendirian Bank BPD Kalsel adalah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat melalui kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.

Bank BPD Kalsel sebagai salah satu alat kelengkapan Otonomi daerah di bidang perbankan mempunyai tugas :

  1. Sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di Daerah;
  2. Sebagai pemegang Kas Daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang Daerah;
  3. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  4. Turut membina lembaga perkreditan (BKK & LPUK) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Komposisi Kepemilikan Saham

No Pemilik Saham Setoran Modal
Des 2007 Des 2008 Share 2008
Modal Saham Disetor 150.000 205.823 100,00%
1 Pemprop Kalsel 67.660 87.136 42,34%
2 Pemkab HST 12.000 12.000 5,83%
3 Pemkab Kotabaru 11.187 13.187 6,41%
4 Pemkab Tabalong 6.902 9.902 4,81%
5 Pemkab HSU 6.764 11.264 5,47%
6 Pemkab HSS 8.129 10.509 5,11%
7 Pemkab Tapin 3.400 5.242 2,55%
8 Pemkab Tanah Laut 3.374 10.374 5,04%
9 Pemkot Banjarmasin 17.800 27.800 13,51%
10 Pemkot Banjarbaru

2.883

4.383 2,13%
11 Pemkab Banjar 2.695 3.320 1,61%
12 Pemkab Barito Kuala 1.809 3.809 1,85%
13 Pemkab Balangan 3.397 4.897 1,85%
14 Pemkab Tanah Bumbu 2.000 2.000 0,97%

Gambar 1. Struktur Organisasi

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI
A. DEWAN PENGAWAS
i. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi
Dewan Pengawas per 31 Desember 2008 berjumlah 4 (empat) orang,
jumlah ini sama dengan jumlah Direksi.
Pada saat ini Dewan Pengawas Bank BPD Kalsel seluruhnya berdomisili
di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan.
Anggota Dewan Pengawas Bank BPD Kalsel yang ada, tidak memiliki
hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau
hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi
dan/atau pemegang saham pengendali sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu :
1. H.A.M Syahbana, SH.
2. Dr. H. Asmadji Darmawi, MM.
3. Drs. H. Badaruzzaman.
Ketiganya dapat dikatakan sebagai Dewan Pengawas Independen.
Sedangkan 1 (satu) Dewan Pengawas tercatat atas nama Ir. Arbainsyah, M.Si merupakan Dewan Pengawas Non Independen.
Sampai saat ini dapat dikatakan bahwa Dewan Pengawas Bank BPD Kalsel tidak saling memiliki hubungan keluarga.
ii. Tugas dan Tanggung Jawab
Dewan Pengawas Bank BPD Kalsel mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi, secara :
1. langsung dengan cara melakukan pertemuan formal dan informal
2. maupun tidak langsung melalui surat-menyurat maupun melalui
komite yang ada pada Dewan Pengawas.
Sampai dengan akhir Desember 2008 Dewan Pengawas Bank BPD Kalsel
menemukan adanya 1 (satu) pelanggaran terhadap Peraturan Bank  Indonesia terkait dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit dalam penyediaan dana untuk penempatan pada Bank lain.
Sebagaimana Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang
Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum yang telah
diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006, Dewan
Pengawas tidak terlibat dalam keputusan operasional kecuali dalam hal
penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 dan ketentuan lainnya yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, khususnya Pasal 51 ayat (2).
Pasal 51 ayat (2) Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan tentang
Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, mengatur peran serta
Dewan Pengawas dalam beberapa kegiatan kepengurusan Bank BPD Kalsel, diantaranya adalah kegiatan :
1. Menjual saham dan mengeluarkan surat-surat obligasi.
2. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau
melepaskan hak-hak atas barang-barang inventaris milik Bank BPD Kalsel.
3. Mengikat Bank BPD Kalsel sebagai penanggung/penjamin kewajiban
pihak ketiga.
4. menggadaikan barang-barang milik Bank BPD Kalsel.
5. Menyusun dan menetapkan susunan organisasi dan Tata Kerja (SOTK)
Bank BPD Kalsel.
Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Dewan Pengawas telah membentuk :
1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Remunerasi dan Nominasi

B. DIREKSI
i. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi
Direksi Bank BPD Kalsel dalam periode 2008 berjumlah 4 (empat) orang,
seluruh Direksi bertempat tinggal di Propinsi Kalimantan Selatan khususnya Banjarmasin dan semua Direktur telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun sebagai pihak eksekutif bank.
Seluruh Direktur Bank BPD Kalsel sampai dengan Desember 2008 tidak ada yang memegang jabatan rangkap pada perusahaan lain.
ii. Tugas dan Tanggung Jawab
Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Bank BPD Kalsel sehari-hari
termasuk memformulasikan dan melaksanakan rencana kerja perusahaan,
yang telah dituangkan dalam rencana bisnis.
Dalam melaksanakan operasional bank, Direksi selalu memperhatikan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan prinsip
kehati-hatian.
Dalam melaksanakan tugasnya Direksi telah menetapkan atau membentuk satuan kerja atau unit kerja yang diinginkan atau diwajibkan oleh ketentuan Bank Indonesia, yaitu :
1. Satuan Kerja Audit Intern.
2. Unit kerja Manajemen Risiko, dan
3. Unit kerja yang melaksanakan fungsi kepatuhan.
Selain itu Direksi juga membentuk :
1. Komite ALCO.
2. Komite Manajemen Risiko
3. Komite Disiplin
4. Komite TI
5. Komite Kebijakan Perkreditan/Pembiayaan (KKP)

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

A. KOMITE AUDIT
i. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi
Posisi 31 Desember 2008, anggota Komite Audit terdiri dari :

Nama Jabatan Keahlian
Drs. H. Badaruzzaman Ketua/Dewan Pengawas Independen Perbankan
Drs. Ec. H.M Djaperi, M.Si, AK Anggota Akuntansi
Poernomo Hadi Sutoro Anggota Perbankan
ii. Tugas dan Tanggung Jawab
Komite Audit Bank BPD Kalsel memiliki tugas dan tanggung jawab berupa :
1. Melakukan evaluasi terhadap :
a. rencana audit;
b. pelaksanaan audit;
c. hasil audit
yang dilakukan oleh Audit Intern baik dari Satuan Kerja Audit Intern maupun Kontrol Intern Cabang/Divisi.
2. Merekomendasikan auditor atau pihak pemeriksa keuangan untuk disampaikan dalam RUPS untuk ditetapkan sebagai akuntan.
3. Melaksanakan monitoring atau pemantauan terhadap tindak lanjut hasil temuan Kontrol Intern Cabang/Divisi, Satuan Kerja Audit Intern, Bank Indonesia, Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan.

referensi :

http://www.bankbpdkalsel.co.id

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan adalah Bank milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama-sama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten Se-Kalimantan Selatan dan didirikan pada tanggal 25 Maret 1964 atas dasar Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 4 tahun 1964, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah dengan modal dasar sebesar Rp100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah) serta memperoleh ijin usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 26/UBS/65 tanggal  31 Maret 1965.

Seiring perjalanan waktu, guna penyesuaian terhadap berbagai perubahan yang terjadi, telah dilakukan beberapa kali pergantian Peraturan Daerah. Saat ini landasan hukum yang mengatur pendirian Bank BPD Kalsel adalah Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2008, dimana modal dasar Bank ditetapkan sebesar Rp500.000.000.000,- (Lima Ratus Miliar Rupiah).

Tujuan pendirian Bank BPD Kalsel adalah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat melalui kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.

Bank BPD Kalsel sebagai salah satu alat kelengkapan Otonomi daerah di bidang perbankan mempunyai tugas :

  1. Sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di Daerah;
  2. Sebagai pemegang Kas Daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang Daerah;
  3. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  4. Turut membina lembaga perkreditan (BKK & LPUK) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Komposisi Kepemilikan Saham

No

Pemilik Saham

Setoran Modal

Des 2007

Des 2008

Share 2008

Modal Saham Disetor

150.000

205.823

100,00%

1

Pemprop Kalsel

67.660

87.136

42,34%

2

Pemkab HST

12.000

12.000

5,83%

3

Pemkab Kotabaru

11.187

13.187

6,41%

4

Pemkab Tabalong

6.902

9.902

4,81%

5

Pemkab HSU

6.764

11.264

5,47%

6

Pemkab HSS

8.129

10.509

5,11%

7

Pemkab Tapin

3.400

5.242

2,55%

8

Pemkab Tanah Laut

3.374

10.374

5,04%

9

Pemkot Banjarmasin

17.800

27.800

13,51%

10

Pemkot Banjarbaru

2.883

4.383

2,13%

11

Pemkab Banjar

2.695

3.320

1,61%

12

Pemkab Barito Kuala

1.809

3.809

1,85%

13

Pemkab Balangan

3.397

4.897

1,85%

14

Pemkab Tanah Bumbu

2.000

2.000

0,97%

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: